Komisi PK untuk melakukan peninjauan kembali atas putusan sidang etik AKBP Brotoseno telah disahkan. Wakapolri Komjen Gatot Eddy ditunjuk jadi pimpinan sidang.
Aktivis HAM Asfinawati menyoroti kontradiksi di balik tertutupnya draf RKUHP. Ia mempertanyakan mengapa draf terbaru RUU KUHP masih belum dibuka ke publik.