detikNews Akal Bulus Ekspor Pasir Laut Melalui regulasi tersebut, larangan ekspor pasir laut telah dicabut dan kegiatan ekspor pasir laut dapat diberlakukan kembali. Senin, 07 Okt 2024 12:29 WIB
detikFinance Embat Emas 774 Kg dan Rugikan RI Rp 1 T, WNA China Dituntut 5 Tahun Penjara Terdakwa penambangan emas ilegal YH dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Kerugian negara mencapai Rp 1,020 triliun akibat aksinya. Kamis, 03 Okt 2024 12:15 WIB
detikFinance Begini Proses Bisnis Kerja Sama PT Timah dengan Smelter Swasta Pengungkapan dugaan korupsi pengelolaan tambang timah Rp 271 triliun terungkap bagaimana kerja sama Timah dengan smelter swasta. Rabu, 02 Okt 2024 09:49 WIB
detikFinance Terkuak Jurus Prabowo Bikin Ekonomi RI Tembus 8% Pemerintahan Prabowo-Gibran bakal mendorong hilirisasi nikel berkelanjutan. Senin, 30 Sep 2024 14:25 WIB
detikFinance Terkuak Tambang Emas Ilegal WNA China di Kalimantan Kegiatan tambang emas ilegal di Ketapang, Kalbar, menyebabkan kerugian Rp 1,020 triliun. Penyelidikan mengungkap penggunaan merkuri dan potensi hukuman berat. Kamis, 26 Sep 2024 14:53 WIB
detikFinance Wanti-wanti Jokowi Soal Reklamasi Tambang: Nggak Boleh Ditawar! Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal pentingnya perusahaan tambang peduli pada lingkungan. Kamis, 26 Sep 2024 13:25 WIB
detikFinance Aturan Reklamasi Tambang Sekitar Kawasan IKN Bakal Terbit Pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait reklamasi tambang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rabu, 25 Sep 2024 08:00 WIB
detikFinance Pemerintah Siapkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di IKN Pemerintah akan mengeluarkan aturan khusus terkait reklamasi tambang di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Selasa, 24 Sep 2024 14:00 WIB
detikFinance Bangka Belitung Belum Serahkan Data Lingkungan soal Tambang, Ada Apa? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut masih ada satu Provinsi yang belum menyerahkan data lingkungan soal pertambangan. Selasa, 24 Sep 2024 13:53 WIB
detikFinance Bahlil Buka-bukaan Pesan Jokowi & Prabowo soal Kelola Tambang Bahlil meminta jika Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah dimiliki oleh orang daerah jangan ditempel oleh oknum pengusaha tertentu. Jumat, 20 Sep 2024 16:44 WIB