detikFinance

Omnibus Law Cipta Kerja Diklaim Untungkan Ojol

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim Omnibus Law Cipta Kerja bisa menguntungkan ojek online (ojol).

Kamis, 15 Okt 2020 08:00 WIB

detikNews

Seratusan Reaktif Corona Usai Demo Omnibus Law

Berdasarkan data sementara yang diungkapkan Satgas COVID-19, ada lebih dari seratus orang pendemo yang dinyatakan reaktif. Berikut sebarannya.

Rabu, 14 Okt 2020 05:21 WIB

detikFinance

Omnibus Law Disahkan, Apa yang Harus Dilakukan?

Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah meloloskan Undang-Undang yang diprotes banyak pihak. Lantas apa yang harus dilakukan?

Rabu, 14 Okt 2020 05:30 WIB

detikNews

Omnibus Law: Dialektika Hukum dan Kekuasaan

UU Ciptaker mengalami penolakan, namun Pemerintah tidak mau mundur. Simak ulasan Alip Dian Pratama berikut ini;

Senin, 12 Okt 2020 11:51 WIB

detikNews

Omnibus Law dan Rimba Raya Perizinan

Mengurus izin bisnis di Indonesia itu sungguh panjang, berbelit, dan menghabiskan biaya.

Senin, 12 Okt 2020 10:35 WIB

detikNews

Video Penyesalan Tersangka Demo Ricuh Omnibus Law

Ignatius Peter jadi salah satu tersangka dalam kasus perusakan dan penyerangan saat demo tolak omnibus law. Ia kini menyesali perbuatannya.

Minggu, 11 Okt 2020 12:48 WIB

detikNews

Jejak Kericuhan Demo Omnibus Law di Pasuruan

Demo menolak Omnibus Law di depan Kantor DPRD Kota Pasuruan berlangsung ricuh. Sejumlah fasilitas umum di Jalan Balai Kota dirusak massa.

Sabtu, 10 Okt 2020 10:47 WIB

detikNews

DPRD Sukabumi Pastikan Menolak Omnibus Law

DPRD Kota Sukabumi menyatakan sikap menolak omnibus law. Surat penolakan itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Sukabumi, Kamal Suherman di hadapan massa.

Jumat, 09 Okt 2020 22:15 WIB

detikInet

Plus Minus Omnibus Law Untuk Sektor Teknologi

Menurut pengamat, aturan Omnibus Law tersebut memiliki kemudahan, tetapi ada juga kekurangannya di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Jumat, 09 Okt 2020 17:51 WIB

detikNews

Ancaman Demo Buruh hingga Omnibus Law Cipta Kerja Akhirnya Ditunda

Ancaman demo kelompok buruh urung dilakukan karena Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Corona.

Sabtu, 25 Apr 2020 04:31 WIB