PKS menolak RUU Khusus Jakarta dalam pengambilan keputusan di Baleg DPR RI. PKS menilai pembahasan RUU itu terkesan ugal-ugalan dan tak libatkan publik.
Fraksi PKB mengusulkan unsur pimpinan daerah DKJ dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilu, baik untuk gubernur, wali kota, bupati, maupun wakil rakyat
Waka Komisi II DPR F-PDIP Junimart tak setuju gubernur DKJ dipilih presiden seperti diatur dalam RUU DKJ. Dia menekankan DKJ bukan provinsi administratif.