Golkar DKI meminta pemerintah pusat dan daerah tidak saling lempar terkait data ganda penerima bansos, sehingga persoalan terkait data ganda itu bisa selesai.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggugat PT Grahalintas Properti ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa sih biang keroknya?