detikNews

Muladi: UU PA Selesai, GAM Harus Bubarkan Diri

Gubernur Lemhannas Muladi mengharapkan Gerakan Aceh Merdeka sebagai organisasi segera membubarkan diri menyusul pengesahan UU PA.

Kamis, 13 Jul 2006 18:15 WIB

detikNews

Lemhannas Minta DPR Revisi UU KY

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) meminta DPR untuk merevisi UU Komisi Yudisial (KY) agar konflik dengan MA tidak semakin meruncing.

Kamis, 13 Jul 2006 18:01 WIB

detikNews

Anggaran Pendidikan Agama Masih Bingungkan Pemda

Tidak masuknya pendidikan agama dalam otonomi daerah membingungkan Pemda. Depdagri pun diminta membuat definisinya supaya tidak ada diskriminasi anggaran.

Kamis, 13 Jul 2006 17:22 WIB

detikNews

DKI Buka Sekolah Internasional Bertarif Puluhan Juta

Bagi Anda yang punya anak cerdas, berbakat dan uang berlebih, sekolah berstandar internasional yang didirikan Pemprov DKI Jakarta bisa jadi pilihan.

Kamis, 13 Jul 2006 15:58 WIB

detikNews

Karyawan Demo Minta Direktur RSUD Tarakan Diganti

100 karyawan RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta Direktur RSUD Tarakan diganti.

Selasa, 04 Jul 2006 12:55 WIB

detikNews

PSB SMPN Diumumkan, Ortu Siswa Serbu Papan Pengumuman

Harap-harap cemas (H2C). Itulah perasaan orangtua murid saat PSB diumumkan serempak di DKI Jakarta. Orangtua murid memilih melihat langsung papan pengumuman ketimbang via SMS.

Selasa, 04 Jul 2006 11:46 WIB

detikNews

Muladi Berharap Bagir Tidak Berlindung di Balik UU

Gubernur Lemhannas Muladi mengingatkan agar Ketua MA Bagir Manan jangan berlindung di balik UU. Posisi Bagir justru akan sulit ketika sudah lengser.

Kamis, 29 Jun 2006 12:52 WIB

detikNews

Lemhannas di Bawah Presiden, Gubernur Setingkat Menteri

Lemhannas kini resmi berada di bawah Presiden, tidak lagi di bawah Dephan. Jabatan Gubernur Lemhannas pun sudah setingkat menteri.

Kamis, 29 Jun 2006 12:02 WIB

detikNews

Rapat Paripurna DPRD DKI Batal Bahas Korupsi APBD 2005

BPK belum melaporkan kepada DPRD terkait penyimpangan APBD DKI 2005. Hal ini membuat sidang paripurna yang khusus membahas dugaan korupsi itu menjadi tertunda.

Rabu, 28 Jun 2006 00:15 WIB

detikNews

Hasil Kajian Akademisi Soal UUK Bisa Sulut Aksi Buruh

Akademisi yang ditunjuk pemerintah mengkaji UUK dinilai pro neolib. Jadi jika hasil kajiannya jadi acuan dikhawatirkan akan menyulut aksi buruh.

Kamis, 22 Jun 2006 14:53 WIB