detikFinance
Omnibus Law Cipta Kerja Diklaim Untungkan Ojol
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim Omnibus Law Cipta Kerja bisa menguntungkan ojek online (ojol).
Kamis, 15 Okt 2020 08:00 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Digugat ke PTUN Jakarta
Surat Presiden (Surpres) Jokowi tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Minggu, 10 Mei 2020 15:54 WIB
detikFinance
Omnibus Law Disahkan, Apa yang Harus Dilakukan?
Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah meloloskan Undang-Undang yang diprotes banyak pihak. Lantas apa yang harus dilakukan?
Rabu, 14 Okt 2020 05:30 WIB
detikNews
Seratusan Reaktif Corona Usai Demo Omnibus Law
Berdasarkan data sementara yang diungkapkan Satgas COVID-19, ada lebih dari seratus orang pendemo yang dinyatakan reaktif. Berikut sebarannya.
Rabu, 14 Okt 2020 05:21 WIB
detikNews
Menakar RUU Omnibus Law Pasca Krisis Corona, Bisa Bangkitkan Perekonomian?
Ekonom Unpad Aldrin Herwany, menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa menjadi pilihan yang bisa diambil pemerintah mempercepat pemulihan pascakrisis COVID-19.
Kamis, 07 Mei 2020 19:15 WIB
detikNews
Omnibus Law: Dialektika Hukum dan Kekuasaan
UU Ciptaker mengalami penolakan, namun Pemerintah tidak mau mundur. Simak ulasan Alip Dian Pratama berikut ini;
Senin, 12 Okt 2020 11:51 WIB
detikNews
Omnibus Law dan Rimba Raya Perizinan
Mengurus izin bisnis di Indonesia itu sungguh panjang, berbelit, dan menghabiskan biaya.
Senin, 12 Okt 2020 10:35 WIB
detikNews
Video Penyesalan Tersangka Demo Ricuh Omnibus Law
Ignatius Peter jadi salah satu tersangka dalam kasus perusakan dan penyerangan saat demo tolak omnibus law. Ia kini menyesali perbuatannya.
Minggu, 11 Okt 2020 12:48 WIB
detikNews
Jejak Kericuhan Demo Omnibus Law di Pasuruan
Demo menolak Omnibus Law di depan Kantor DPRD Kota Pasuruan berlangsung ricuh. Sejumlah fasilitas umum di Jalan Balai Kota dirusak massa.
Sabtu, 10 Okt 2020 10:47 WIB
detikNews
DPRD Sukabumi Pastikan Menolak Omnibus Law
DPRD Kota Sukabumi menyatakan sikap menolak omnibus law. Surat penolakan itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Sukabumi, Kamal Suherman di hadapan massa.
Jumat, 09 Okt 2020 22:15 WIB