detikNews

KPU: Silakan Jika Pemerintah Terbitkan Perppu, Kami Ikut Saja

"KPU ikut saja kalau pemerintah ada Perppu ya silakan. Seperti apa ya silakan. Kami mau ngatur tentang ini, kan gitu. Posisi kami hanya mengikuti"

Selasa, 04 Agu 2015 13:54 WIB

detikNews

Besok, Pimpinan DPR Temui Jokowi Bahas Calon Tunggal di Pilkada

Polemik calon tunggal di 7 daerah yang mengikuti Pilkada akan dibahas oleh DPR bersama Presiden Joko Widodo.

Selasa, 04 Agu 2015 13:18 WIB

detikNews

JK Mungkinkan Masa Pendaftaran Pilkada Diperpanjang Lagi

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka peluang masa pendaftaran Pilkada diperpanjang lagi.

Selasa, 04 Agu 2015 13:03 WIB

detikNews

Perppu Bisa Atur Jalannya Pilkada dengan Calon Tunggal

Usulan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu terkait Pilkada dengan calon tunggal bermunculan.

Selasa, 04 Agu 2015 12:36 WIB

detikNews

Soal Sabotase Pilkada, Mendagri: Contoh di Surabaya Menggagalkan Bu Risma

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut hilangnya bakal calon wakil wali kota Haries jelas merupakan sebuah sabotase.

Selasa, 04 Agu 2015 12:21 WIB

detikNews

Ketua DPR: Lebih Baik Pilkada di Daerah dengan Calon Tunggal Ditunda

Ketua DPR Setya Novanto menilai lebih baik Pilkada di 7 daerah itu ditunda ke 2017.

Selasa, 04 Agu 2015 12:21 WIB

detikNews

Ini UU Pilkada yang Mengatur Syarat Minimal 2 Pasang Calon di Pilkada

Berbekal PKPU nomor 12 tahun 2015, KPU memutuskan menunda 7 Pilkada yang hanya terdapat pasangan calon tunggal.

Selasa, 04 Agu 2015 12:12 WIB

detikNews

Presiden Bahas Perppu Calon Tunggal Pilkada dengan Mendagri Hari Ini

Beberapa draft Perppu Calon Tunggal sudah disiapkan pihak Kemendagri jauh-jauh hari. Ada beberapa alternatif yang akan dibahas bersama Jokowi.

Selasa, 04 Agu 2015 11:58 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Perlu Segera Terbitkan Perppu Calon Tunggal

Karena hanya ada calon tunggal, Pilkada di 7 daerah ditunda hingga tahun 2017.

Selasa, 04 Agu 2015 10:20 WIB

detikNews

Soal Perppu, Mendagri: Kami Menunggu Laporan Resmi KPU Dulu

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tidak boleh tergesa-gesa mengambil opsi Perppu.

Selasa, 04 Agu 2015 08:35 WIB