Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok empat poin menjadi 34. Menko Polhukam Mahfud Md pun menyinggung soal birokrasi perizinan yang bertele-tele.
Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengkritik sistem pemerintahan yang kini minim check and balances, terutama dari DPR terhadap pemerintah.
Menkop Teten Masduki sedang merumuskan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian imbas kasus KSP Indosurya. Koperasi nantinya diawasi OJK.