detikNews KSP Nilai Obesitas Hukum Kurangi Daya Saing Indonesia Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menilai obesitas hukum mengurangi daya saing Indonesia. Sabtu, 11 Nov 2017 14:45 WIB
detikNews Mahfud MD soal Obesitas Regulasi: Ada Niat Jahat Jual Beli Pasal Mantan Ketua MK Mahfud MD menyatakan ada 3 aspek mengapa di Indonesia mengalami obesitas regulasi hingga tembus 62 ribu. Sabtu, 11 Nov 2017 08:19 WIB
detikNews Menkum: Presiden Tak Hanya Fokus Bangun Infrastruktur Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah Pemerintahan Joko Widodo hanya fokus membangun infrastukur. Sabtu, 11 Nov 2017 07:15 WIB
detikNews Para Pendekar Hukum Turun Gunung Cari Jurus Babat 62 Ribu Regulasi 62 Ribu regulasi tersebar di seluruh lembaga sehingga pembangunan menjadi terhambat. Para pendekar hukum pun berkumpul untuk mencari solusinya. Jumat, 10 Nov 2017 08:47 WIB
detikNews Para Pendekar Hukum Indonesia Segera Bahas Keluhan Jokowi Jokowi mengaku pusing menghadapi ribuan peraturan. Padahal pembangunan butuh sistem regulasi yang slim agar bisa berlari cepat. Selasa, 24 Okt 2017 17:15 WIB
detikFinance 75 Perusahaan Migas Raih Penghargaan Keselamatan Kementerian ESDM memberi penghargaan kepada 75 perusahaan yang memiliki catatan jam kerja aman, tanpa kehilangan jam kerja akibat kecelakaan. Rabu, 30 Agu 2017 17:40 WIB
detikNews Bawaslu: Sanksi Administrasi Paling Ditakuti Saat Pemilu Ketua Bawaslu RI Abhan memaparkan sanksi administrasi menjadi yang ditakuti oleh peserta pemilu yang melanggar aturan. Selasa, 20 Jun 2017 17:38 WIB
detikNews Tipikor Masuk Rancangan KUHP Lemahkan Pemberantasan Korupsi Feri melihat sifat extra ordinary crime dari UU korupsi dapat hilang dari norma hukumnya, apabila UU tersebut hanya dimasukan sebagian. Selasa, 20 Jun 2017 10:46 WIB
detikNews RUU Pemilu Alot, KPU Diminta Tetap Tancap Gas Siapkan Pemilu 2019 Di saat pembahasan RUU Pemilu masih alot, KPU diminta tidak terpengaruh dengan hal itu dan tetap mempersiapkan Pemilu 2019 dengan UU yang ada. Senin, 19 Jun 2017 12:17 WIB
detikNews Ahli Lintas Kampus Setuju Rekrutmen Hakim Harus Libatkan KY Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2/2017, MA ingin menyeleksi hakim secara mandiri. Kamis, 15 Jun 2017 15:23 WIB