Program pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas utama pemerintah pada semua rezim, mulai dari rezim orde baru sampai dengan reformasi sekarang ini.
Setelah ASEAN atas desakan Brunei tak mengundang pimpinan junta militer ke KTT ASEAN, Min Aung Hlaing mengumumkan akan membebaskan 5.000 tahanan politik.