detikNews

Prof Ronny: Abuse of Power Hakim Berdaya Rusak Teramat Hebat

Kalaupun tidak merusak sistem hukum secara keseluruhan, paling tidak akan mengacaukan penegakan hukum.

Selasa, 26 Jan 2016 11:37 WIB

detikNews

60 Tahun Harkristuti: Mendadak Sastrawan, Pertanyakan Keadilan

Ibu Tuti, demikian dia biasa disapa, di balik kepakaran pidananya ternyata menyimpan bakat sastra.

Senin, 25 Jan 2016 14:11 WIB

detikNews

Cerita Buehler Soal Jasa Pelobi Jokowi-Obama Ada Gosip Politiknya

Tulisan pengajar ilmu politik di SOAS University of London, Inggris, Dr Michael Buehler menjadi ramai diperbincangkan.

Senin, 09 Nov 2015 14:20 WIB

detikNews

Siapa yang Cocok Jadi Pengawas KPK Menurut Menko Polhukam Luhut?

Luhut mencontohkan bahwa tokoh-tokoh itu bisa saja mantan Ketua MA atau mantan pejabat publik lainnya.

Senin, 12 Okt 2015 19:24 WIB

detikNews

Mahfud MD dan Hikmahanto Temui Luhut Diskusi Soal Penegakan Hukum

Mantan Ketua MK Mahfud MD dan Hikmahanto Juwana temui Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Ada apa?

Rabu, 16 Sep 2015 20:47 WIB

detikFinance

Diskusi Energi UGM: Trader Gas Jangan Hanya Bermodal Kertas

Pusat Studi Energi UGM mengumpulkan para ahli gas bumi, mereka sempat menyinggung soal trader gas yang berbisnis hanya bermodal kertas tak bangun infrastruktur.

Rabu, 16 Sep 2015 12:32 WIB

detikNews

Jawaban Novanto Atas Pertanyaan Donald Trump Dikritik Guru Besar UI

Terjadi dialog kecil di depan publik antara kandidat capres AS Donald Trump dan Ketua DPR Setya Novanto. Dialog itu menuai kritik. Memang apa isinya?

Jumat, 04 Sep 2015 15:30 WIB

detikNews

Bima Arya Jadi Saksi untuk Denny Indrayana

Penyidik Direktorat Tindak Pidana (Dit Tipikor) Bareskrim Polri hari ini memeriksa Wali Kota Bogor Bima Arya.

Jumat, 26 Jun 2015 14:13 WIB

detikNews

WNI Gabung ISIS Lalu Dipenggal, Pemerintah Dinilai Tak Bisa Disalahkan

Seorang WNI dieksekusi oleh kelompok ISIS dengan cara dipenggal. WNI tersebut dibunuh karena dianggap menularkan AIDS ke militan ISIS lewat donor darah.

Kamis, 25 Jun 2015 06:26 WIB

detikNews

Australia Bayar ABK Pengungsi, RI Bisa Minta Pembayar Diproses Hukum

Aparat Australia membayar ribuan dolar Australia untuk menghalau kapal pengungsi kembali ke RI. RI bisa meminta pada Australia memproses hukum aparat itu.

Senin, 15 Jun 2015 11:22 WIB