Masa jabatan anggota DPR 2019-2024 akan berakhir dalam hitungan hari. DPR mengebut beberapa produk legislasi, salah satunya RUU Pesantren dan Pendidikan Agama.
Formappi menilai terjadi bencana saat DPR mengesahkan UU KPK dalam waktu singkat. Mereka menilai ada hubungan transaksional antara eksekutif dengan legislatif.
Sampai batas waktu penetapan calon terpilih anggota BPK, yaitu 16 September, DPR belum melakukan pemilihan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
DPR berencana melakukan penambahan pimpinan MPR melalui revisi UU MD3. Pola pemilihan pimpinan MPR justru lebih urgen diubah, dan revisi ini berpotensi melebar.
Sembilan fraksi di DPR sudah menyepakati anggota pansus untuk pemindahan ibu kota negara. Hanya Partai Demokrat yang belum menyetorkan nama, apa alasannya?
Jokowi setuju UU KPK direvisi. Sikap Jokowi membuat kekecewaan menyeruak. Mulai kaum pemerhati politik hingga akademisi menyuarakan ketidaksetujuan mereka.
DPR dan pemerintah menyepakati penambahan jumlah Wakil Ketua MPR. Hal ini tercantum dalam RUU MD3 yang disepakati dalam rapat tertutup di Badan Legislasi DPR.