detikNews
Mendagri Tak Setuju 'Wewenang' Pecat Gubernur
"Kalaupun ada, tidak akan kita... saya sebagai Mendagri meminta itu didrop (diturunkan)," kata Tito.
Rabu, 22 Jan 2020 20:49 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Menimbang Penalti bagi Pekerja Formal
Ketentuan penalti yang termuat dalam perjanjian kerja pada pelaksanaannya menjadi momok yang sangat ditakuti oleh pekerja.
Selasa, 07 Jan 2020 15:09 WIB
detikFinance
Dear Pemerintah, Jangan Lupa Selaraskan Investasi di UU 'Sapu Jagat'
Di dalam UU sapu jagat prioritas investasi harus diselarasakan antara kementerian dan lembaga (K/L).
Selasa, 07 Jan 2020 18:49 WIB
detikFinance
Menaker Bantah Pesangon Dihilangkan dalam UU 'Sapu Jagat'
Presiden KSPI Said Iqbal menduga, dalam RUU sapu jagat, komponen pesangon akan dihilangkan dan diganti dengan tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Benar kah?
Selasa, 14 Jan 2020 15:45 WIB
detikFinance
Pemerintah Mau Ajak Akademisi hingga Buruh Bahas UU 'Sapu Jagat'
Pemerintah butuh waktu untuk menyelesaikan konsep awal sebelum membahas bersama dengan stakeholder.
Selasa, 14 Jan 2020 18:08 WIB
detikNews
Ratusan Personel TNI-Polri Siaga Jelang Demo Buruh Tolak Omnibus Law di DPR
Massa buruh akan menggelar demonstrasi menolak omnibus law di depan gedung DPR. Ratusan personel TNI-Polri disiagakan.
Senin, 13 Jan 2020 11:11 WIB
detikNews
Mahfud Md: Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sudah Rampung
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah rampung.
Senin, 13 Jan 2020 12:53 WIB
detikFinance
Pengusaha Yakin Ekonomi RI Tembus 6% dengan Omnibus Law
Pengusaha optimistis penerapan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6%.
Kamis, 23 Jan 2020 16:56 WIB
detikFinance
RUU Omnibus Law Atur soal Listrik dari Nuklir, Ini Kata PLN
Pemanfaatan nuklir untuk listrik masuk dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Bagaimana respons PLN sebagai BUMN penyedia listrik?
Kamis, 23 Jan 2020 18:22 WIB
detikNews
Surat Terbuka BEM SI: Minta Jokowi Larang Mudik hingga Kritik Pembebasan Napi
Mereka menyampaikan tuntutan pelarangan mudik, kritik terhadap PSBB, hingga kritik terhadap kebijakan pembebasan narapidana oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.
Senin, 20 Apr 2020 12:05 WIB