Sejumlah LSM mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus gugatan APBN-P 2011 yang dinilai tak prorakyat. Selama ini, MK dianggap bertele-tele dalam memvonis gugatan yang memiliki batas waktu itu.
Kebijakan pengembangan sektor riil berdaya saing ekspor perlu dirancang secara serius. Akhirnya, diharapkan budaya gemar berhutang itu segera sirna dan Hari Kemerdekaan akan "hutang" itu dapat kita proklamasikan bersama. Semoga.
Pemerintah 'paksa' 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang dapat jatah stimulus fiskal infrastruktur Rp 12,2 triliun untuk menyerap dana tersebut mulai 18 Maret hingga akhir 2009.
Pemerintah membuka pintu bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) yang ingin mengajukan anggaran tambahan untuk infrastruktur di 2009. Tapi ada syaratnya. Apa itu?