"Kami pastikan bahwa substansi dari PKPU ini sesuai dengan protokol kesehatan yang disusun Kementerian Kesehatan maupun Gugus Tugas," kata Pramono Ubaid.
"Bayar BPJS saja utang kok, listrik utang, telepon, PDAM. Penganggaran untuk KPU kan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), kalau PAD turun kan nggak bisa bayar."
KPU Klaten mengajukan tambahan anggaran ke Pemkab Klaten senilai Rp 11 miliar. Tambahan anggaran itu digunakan untuk belanja APD saat Pilkada mendatang.
KPU melaksanakan uji publik rancangan PKPU untuk Pilkada 2020. Dalam rancangan PKPU, terdapat beberapa protokol kesehatan yang harus dilakukan penyelenggara.
Nantinya, sambung Dewa, KPU setempat akan berkoordinasi dengan petugas medis dan gugus tugas untuk melakukan pendataan pasien sehari sebelum pemilihan.