Kemnaker buka suara soal rencana pengusaha yang mau mengajukan uji materi atas aturan upah minimum 2023 ke MA karena dianggap bertentangan dengan undang-undang.
Indrayana Centre for Government, Constitution and Society ditunjuk sebagai kuasa hukum pengusaha untuk rencana uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.