Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang pembuatan e-KTP. Proyek tersebut menelan pagu anggaran senilai Rp 5,8 triliun.

KPK memantau pengadaan proyek e-KTP dan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) di Kemendagri. Masyarakat luas juga bisa ikut memantau bila pengadaan barang dilaporkan secara elektronik.

Setidaknya ada empat permasalahan utama yang menjadi batu sandungan dari belum terwujudnya e-Government di Indonesia. Berikut adalah tulisan kedua sekaligus artikel terakhir yang coba mengurai segala permasalahan dan solusinya.