detiksearch

detikNews

Diduga Ada Tanda Tangan Palsu, Gugatan MAKI di MK Dicabut

Hakim mempertanyakan keaslian tanda tangan pemohon serta meminta informasi benar-tidaknya terdapat pihak yang membuat guratan-guratan tanda tangan.

Jumat, 28 Agu 2020 13:54 WIB

detikNews

MAKI Curiga, PPP Minta Kejagung Buktikan Jaksa Pinangki Benar Ditahan

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Kejagung membuktikan Jaksa Pinangki benar-benar ditahan untuk menepis kecurigaan.

Jumat, 28 Agu 2020 11:22 WIB

detikNews

MAKI Heran Jaksa Pinangki Tak Pernah Ditampilkan Berompi Tahanan

MAKI mengaku heran mengapa tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari tidak pernah ditampilkan mengenakan rompi tahanan oleh Kejaksaan Agung.

Jumat, 28 Agu 2020 08:37 WIB

detikFood

Duh! Minta Testimoni, Penjual Dessert Box Ini Malah Maki-maki Pembeli

Testimoni bisa dijadikan masukan penjual. Tapi penjual dessert box yang satu ini justru maki-maki pembeli yang memberikan testimoni jujur tentang rasa kuenya.

Rabu, 10 Feb 2021 12:30 WIB

detikNews

Soal Komjak Tak Boleh Periksa Pinangki, MAKI: Jadi Semakin Curiga

Koordinator MAKI Boyamin Saiman selaku pelapor mengaku semakin curiga dengan Kejagung seolah-olah melindungi Pinangki.

Rabu, 26 Agu 2020 06:24 WIB

detikNews

MAKI Minta Firli Bahuri Turun Jabatan Jika Terbukti Langgar Etik

Koordinator MAKI jadi salah satu saksi di sidang etik Ketua KPK, Firli Bahuri terkait naik helikopter. Boyamin minta agar Firli Bahuri mundur dari ketua KPK

Selasa, 25 Agu 2020 12:02 WIB

detikNews

Boyamin MAKI Dipanggil Dewas sebagai Pelapor Firli Bahuri Selasa Besok

Koordinator MAKI Boyamin Saiman akan menghadiri sidang pemeriksaan dugaan etik Ketua KPK Firli Bahuri yang akan diagendakan besok (25/8) oleh Dewas KPK.

Senin, 24 Agu 2020 15:58 WIB

detikNews

MAKI Ungkap Alur Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan alur dugaan korupsi dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra. Bonyamin menyebut pengusaha Tommy Sumardi (TS) memberikan uang kepada Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte untuk mengurus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Rabu, 19 Agu 2020 11:04 WIB