detikNews

Presiden Siapkan Peraturan Pemerintah Soal Penempatan Penyidik KPK

Presiden SBY akan segera menerbitkan aturan berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai penempatan penyidik Polri di KPK. Nantinya, setiap penyidik akan diperbantukan di KPK selama 4 tahun dan bisa diperpanjang 4 tahun lagi.

Senin, 08 Okt 2012 20:38 WIB

detikNews

Baleg DPR: Deadline Revisi UU KPK 12 Oktober

Harmonisasi revisi UU KPK di Badan Legislasi DPR masih berlangsung. Baleg DPR akan membuat keputusan mengenai kelanjutan revisi UU tersebut pada deadline 12 Oktober mendatang.

Senin, 08 Okt 2012 13:28 WIB

detikNews

Muhaimin: UU yang Ada Sudah Cukup untuk KPK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya tidak akan melakukan pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada revisi UU KPK. Perlu diketahui, FKB di Komisi III setuju melakukan revisi UU KPK.

Jumat, 05 Okt 2012 13:04 WIB

detikNews

FPD dan FPKB Setuju Revisi UU Distop Jika Melemahkan KPK

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPD dan FPKB memberi catatan, revisi UU KPK hanya diteruskan untuk memperkuat KPK.

Jumat, 05 Okt 2012 08:49 WIB

detikNews

Gerindra: KPK Perlu Gedung Baru dan Jadi Lembaga Permanen

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. Tujuh dari 9 fraksi di DPR sepakat untuk meneruskan draf revisi UU KPK yang telah dibuat ke Baleg DPR. Fraksi Partai Gerindra mendorong KPK dijadikan lembaga permanen.

Jumat, 05 Okt 2012 06:23 WIB

detikNews

Ruhut: Ganggu KPK Sama Saja Bangunkan Harimau Tidur

Anggota komisi III DPR Ruhut Sitompul tidak setuju UU KPK direvisi. Kata Ruhut, mengganggu KPK bagaikan membangunkan harimau tidur.

Kamis, 04 Okt 2012 17:04 WIB

detikNews

Desak Hentikan Revisi UU KPK, PPP Surati Pimpinan DPR

Setelah PKS, kini giliran PPP mengirim surat ke pimpinan DPR agar menghentikan revisi UU KPK. Bagi PPP, revisi itu tidak diperlukan.

Kamis, 04 Okt 2012 16:41 WIB

detikNews

Hartati Akui Perintahkan Anak Buahnya Beri Uang ke Tim Lahan Buol

Jaksa KPK hari ini memutar rekaman sadapan pembicaraan antara Hartati Murdaya dengan Arim, financial controller PT Hardaya Inti Plantation. Dalam rekaman sadapan itu, Hartati memberi instruksi kepada Arim untuk menyelesaikan persoalan lahan di Buol.

Kamis, 04 Okt 2012 16:33 WIB

detikNews

DPR Harus Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

Sikap anggota DPR terkesan tidak tegas soal pembatalan revisi UU KPK. Meskipun di depan publik terang-terangan mendukung pembatalan, namun ternyata pembahasan masih berlanjut.

Kamis, 04 Okt 2012 05:40 WIB

detikNews

Eks Napi Korupsi di Kepri Jadi Kepala Dinas, Bolehkah?

Azirwan, mantan Sekda Bintan, Kepulauan Riau, pernah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor selama 2,5 tahun karena korupsi. Setelah bebas, dia mendapat promosi jadi Kepala Dinas. Bolehkah?

Rabu, 03 Okt 2012 16:55 WIB