detikNews

ANTV Dilaporkan ke Polda

KAPPM melaporkan manajemen ANTV ke Polda Metro Jaya karena diduga telah penggelapan dana Jamsostek karyawan ANTV.

Kamis, 24 Feb 2005 15:37 WIB

detikNews

Pembayaran Iuran Jamsostek Bolong-bolong, Anteve Disomasi

Koalisi Anti Penindasan Pekerja Media mensomasi Anteve karena tidak lancar menyetor iuran Jamsostek karyawannya alias bolong-bolong.

Selasa, 15 Feb 2005 16:38 WIB

detikNews

Silatnas yang Bikin Panas

Desakan agar dilakukan Musyawarah Luar Biasa (MLB) di tubuh PPP terus bergulir. Salah satunya akan digodok lewat Silahturahmi Nasional (Silatnas) PPP.

Senin, 07 Feb 2005 12:20 WIB

detikNews

Semen Cibinong Sumbang Rp 15 M untuk Korban Tsunami

Semen Cibinong Tbk memberikan bantuan senilai Rp 15 miliar untuk korban bencana alam gempa dan gelombang tsunami di Aceh.

Selasa, 11 Jan 2005 18:55 WIB

detikNews

MUI Bentuk Satgas Anak Korban Tsunami

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk satgas anak. Tugas satgas itu menangani anak yatim piatu korban tsunami di Aceh.

Selasa, 11 Jan 2005 17:04 WIB

detikNews

LPj Akbar Tandjung Jelaskan Soal Pemecatan Fahmi Idris cs

Laporan pertanggungjawaban (LPj) Ketum Partai Golkar Akbar Tandjung memuat beberapa hal. Salah satunya soal pemecatan Fahmi Idris cs.

Kamis, 16 Des 2004 21:25 WIB

detikFinance

Komisi XI DPR Ancam Tunda Bahas UU & Anggaran Pemerintah

Komisi XI DPR RI bentukan Koalisi Kebangsaan mengancam akan menunda pembahasan aspek legislasi dan budgeting dengan pemerintah.

Kamis, 04 Nov 2004 14:39 WIB

detikNews

Tuntaskan Kisruh DPR, Kebangsaan Diimbau Tak Terlalu Keras

Dalam menuntaskan kisruh DPR, Koalisi Kebangsaan yang menjadi mayoritas di DPR diimbau untuk bersikap tidak terlalu keras.

Rabu, 03 Nov 2004 16:26 WIB

detikNews

Soal Kisruh DPR, Presiden SBY Panggil Ketua MK Pukul 14.00

Kisruh DPR ternyata membuat dag dig dug pemerintah. Presiden SBY memanggil Ketua MK Jimly Ash-Shiddiqie untuk berkonsultasi mengenai hal itu.

Senin, 01 Nov 2004 11:15 WIB

detikNews

Menteri Diingatkan Tidak Usah Hadiri Raker dengan Komisi DPR

Terkait dengan kisruh di DPR, para menteri dan pejabat setingkat menteri diingatkan untuk tidak memenuhi undangan rapat kerja oleh komisi-komisi di DPR.

Minggu, 31 Okt 2004 15:38 WIB