THR PNS daerah menggunakan APBD menimbulkan polemik karena ada sejumlah daerah yang merasa keberatan. DPR meminta agar urusan ini tak berdampak urusan hukum.
Pimpinan DPR angkat bicara soal polemik kebijakan THR yang diambil dari APBD. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pemda harus ikuti kebijakan Jokowi itu.