Kementerian Perdagangan aktif awasi produk beras sejak Maret 2025. Ditemukan 30 dari 98 produk beras melanggar aturan, sanksi administrasi pun diberikan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya di Kota Solo. Berikut sederet pesan tegasnya.
"Saya pikir sepakat lah Komisi VI untuk menolak pagu indikatif ini, dan kenapa nambahnya harus Rp 800 miliar, kenapa nggak tambah Rp 2 triliun gitu?" ujarnya.