detikNews

Penjelasan Menkopolhukam Soal Inpres 2/2013 Tentang Penanganan Konflik

Presiden SBY menerbitkan Instruksi Presien (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri. Menko Polhukam Djoko Suyanto menjabarkan sejumlah poin yang tercantum dalam Inpres itu.

Senin, 28 Jan 2013 19:59 WIB

Harian Detik

Percepatan Pilkada Rawan Penyelewengan

Penolakan daerah mengucurkan anggaran pilkada menjadi kendala.

Rabu, 23 Jan 2013 05:00 WIB

detikNews

Kasus Pengadaan Alat Kantor, Mantan Pejabat di Lampung Dituntut 1,5 Tahun

Karena dianggap melakukan korupsi dalam proyek pengadaan alat kantor, Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji, Syarkoti Thoha (57), dituntut 1,5 tahun penjara.

Rabu, 12 Des 2012 02:42 WIB

detikNews

SBY Minta Gubernur Gunakan Anggaran Secara Tepat

Presiden SBY hari ini menyerahkan DIPA 2013 kepada 33 Gubernur di seluruh Indonesia. Presiden meminta agar anggaran tersebut digunakan anggaran dengan tepat tanpa ada penyimpangan.

Senin, 10 Des 2012 16:47 WIB

detikFinance

Telat Beri Laporan, Anggaran 52 Daerah Ini Ditahan Agus Marto

Setelah sebelumnya menahan Dana Alokasi Umum (DAU) 3 daerah karena terlambat menyerahkan laporan realisasi APBD semester I-2012. Ada 52 daerah lagi yang terkena sanksi.

Senin, 29 Okt 2012 20:28 WIB

detikNews

Naik Pangkat Jadi Waka PN, Ronald juga Pernah Bebaskan Koruptor Rp 28 M

Ternyata selain pernah membebaskan koruptor Rp 119 miliar, hakim Ronald Salnofry Bya juga pernah membebaskan koruptor mantan Bupati Lampung Tengah, Andy Achmad Sampurna Jaya.

Kamis, 25 Okt 2012 15:36 WIB

detikNews

Hah! Bebaskan Koruptor Rp 119 Miliar, Ronald Jadi Wakil Ketua PN

MA kembali membuat keputusan yang mengejutkan. Hakim Ronald Salnofry Bya yang membebaskan koruptor Rp 119 miliar dinaikkan pangkatnya menjadi Wakil Ketua PN Tanjung Pandan.

Kamis, 25 Okt 2012 11:54 WIB

detikNews

Ini Dia Peringkat Provinsi Terkorup di Indonesia Versi Fitra

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap data provinsi terkorup di Indonesia. Hasilnya tak berbeda dengan yang diungkap PPATK beberapa waktu lalu, DKI Jakarta tetap provinsi terkorup.

Senin, 01 Okt 2012 05:32 WIB

detikNews

Data PPATK: DKI Jakarta Pemprov Terkorup, Babel Terakhir

PPATK mengungkap temuan soal pemerintah provinsi yang diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir, Pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama.

Selasa, 28 Agu 2012 00:07 WIB

detikFinance

Ratu Atut: Lewati 5 Presiden, Jembatan Selat Sunda Belum Terjadi

Sejak Indonesia dipimpin Soekarno sampai sekarang, ide pembangunan jalur penghubung antara Jawa dengan Sumatera belum juga terealisasi.

Rabu, 18 Jul 2012 19:08 WIB