Partai koalisi Prabowo-Gibran kritik PDIP terkait kenaikan PPN 12%. Mereka menilai PDIP sebagai inisiator dan meminta konsistensi dalam kebijakan perpajakan.
Hakim MK, Arsul Sani, mengaku tergelitik hanya DPR RI disorot tetapi tidak DPD-MPR dalam permohonan uji materi UU MD3 yang diajukan Koalisi Perempuan-Perludem.