detikNews

Survei Kinerja Mengecewakan, Waka DPR: Anggota Nggak Boleh Berleha-leha

Hasil survei Poltracking memaparkan kekecewaan publik terhadap kinerja DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap anggota dewan bekerja optimal.

Rabu, 20 Mei 2015 05:10 WIB

detikNews

Hakim MK Tanyai Ahli Soal Hak Prerogatif Presiden

Pertanyaan itu diajukan dalam sidang lanjutan gugatan UU Polri dan TNI tentang pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI lewat persetujuan DPR yang digugat oleh Guru Besar UGM Denny Indrayana.

Selasa, 05 Mei 2015 15:26 WIB

detikNews

Sidang Uji Materi, Ahli: Berbahaya Jika Pemilihan Kapolri-Panglima Tak Lewat DPR

MK kembali menggelar sidang gugatan Denny Indrayana terkait pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI lewat persetujuan DPR. Kepolisian menghadirkan guru besar Fakultas Hukum Unpad, Prof Gde Pantja Astawa.

Selasa, 05 Mei 2015 15:05 WIB

detikNews

Golkar Kubu Agung Dorong Judicial Review PKPU Tentang Syarat Peserta Pilkada

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono mendorong judicial review (uji materi) atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang syarat partai politik peserta Pemilihan Kepala Daerah.

Selasa, 05 Mei 2015 10:58 WIB

detikNews

Langkah Hakim Agung Gugat Kewenangan KY ke MK Suatu Kemunduran

Langkah para hakim agung yang tergabung dalam Ikahi yang meminta kewenangan KY dalam rekrutmen calon hakim dihapus dinilai suatu kemunduran. Hal itu diungkapkan oleh hakim agung Gayus Lumbuun.

Senin, 27 Apr 2015 18:00 WIB

detikNews

Muhammadiyah Daftar Gugatan 3 UU yang Pro Pasar Bebas ke MK

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah kembali melakukan jihad konstitusi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat 3 UU ke MK yang berkaitan dengan ekonomi bangsa.

Senin, 20 Apr 2015 12:21 WIB

detikFinance

18 Tahun Lalu, Pak Harto Sudah Kendalikan Minuman Beralkohol

Upaya pemerintah melakukan pengendalian minuman beralkohol melalui berbagai peraturan setidaknya telah ada pada era Orde Baru.

Jumat, 17 Apr 2015 07:39 WIB

detikNews

Membaca Ulang Blue Print MA, Menyelamatkan Reformasi Indonesia

Blue print MA mengamanatkan seleksi hakim melibatkan KY guna mewujudkan peradilan yang agung sesuai amanat reformasi. Belakangan, para hakim agung menggugat kewenangan KY itu ke MK.

Senin, 13 Apr 2015 08:42 WIB

detikFinance

Sumbang APBN Rp 1 Triliun/Tahun, BPH Migas: Kok Malah Mau Dibubarin?

Pemerintah berencana meninjau kembali keberadaan BPH Migas, salah satu tujuannya untuk merampingkan proses perizinan industri di sektor migas di tanah air.

Sabtu, 11 Apr 2015 12:42 WIB

detikNews

Alasan Para Hakim Agung 'Membonsai' KY karena Mendegradasi Peran Ikahi

Para hakim agung yang tergabung dalam Ikahi menolak peran KY dalam menyeleksi hakim dengan mengajukan gugatan ke MK. Mereka adalah hakim agung Imam Soebchi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius dan Burhan Dahlan.

Selasa, 07 Apr 2015 15:31 WIB