Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Gus Ipul mengatakan ASN akan otomatis tertolak pada data tunggal ekonomi sosial untuk menerima bansos sebab nomor induk kependudukan (NIK) sudah dipadankan.
"Semuanya dijumlah menjadi Rp 14 triliun (anggaran bansos untuk Jabar)," kata Gus Ipul dalam sambutannya pada acara Dialog Pilar-pilar Sosial Kabupaten Bogor
KPK tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mempawah, Kalbar. KPK ternyata sudah menetapkan tiga tersangka.