Larangan ngangkang saat berboncengan sepeda motor di Lhokseumawe, Aceh, menuai pro kontra. Gubernur Aceh Zaini Abdullah akan mengkaji lagi aturan itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat baru dua partai yang resmi melapor terkait hasil verifikasi KPU. Bawaslu menunggu laporan dari partai lainnya.

Anggota Komisi VIII DPR Ali Maschan Moesa menyatakan pendapatnya terkait surat edaran pelarangan perempuan mengangkang saat dibonceng sepeda motor di Lhokseumawe, Aceh. Menurutnya, membonceng ngangkang tidak melanggar syariah.

Pemerintah Kota Lhokseumawe Aceh melarang perempuan mengangkang saat naik motor. Aturan itu mulai disosialisasikan sejak Senin (7/1) kemarin. Apa tanggapan Rhoma Irama?

Selanjutnya, sosialisasi juga akan dilakukan melalui baliho dan spanduk.

Pemerintah Kota Lhokseumawe resmi mengedarkan surat larangan ngangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. Bagi PKS, isi Perda yang dikeluarkan seharusnya diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Larangan mengangkang saat berboncengan di motor bagi perempuan di Kota Lhokseumawe mulai disosialisasikan hari ini. Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri melihat ini aturan yang berlebihan.

Beberapa hari lalu, negeri ini dihebohkan dengan munculnya surat edaran dari Walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya, sehubungan dengan anjuran untuk tidak ngangkang saat berboncengan sepeda motor.

Apakah reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah gagal? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyanggah penilaian itu. Menurutnya, pihaknya malah sudah menjalankan sembilan strategi percepatan reformasi. Bagaimana strategi Azwar dalam menyempurnakan reformasi birokrasi itu? Berikut petikan wawancara Azwar dengan Pasti Liberti, Raisya Maharani, dan Febrina Sekar, dari Harian Detik, di ruang kerjanya

Sebanyak 7 orang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum menerima gaji selama 6 bulan, atau sejak mereka dilantik pada Juni 2012. Bagaimana tanggapan Ketua DKPP?