Dari hasil penyisiran tim independen yang digunakan Ketua DPRD DKI Prasetio Marsudi, ditemukan adanya anggaran Pemprov DKI yang tak memiliki nomenklatur.
Prasetio mengerahkan tim khusus guna menyisir anggaran siluman di KUA-PPAS Pemprov DKI. Prasetio juga aktif berkomunikasi dengan Ahok membahas temuan 'siluman'.
Bila APBD telat disahkan, maka gubernur/wagub DKI juga pimpinan DPRD harus siap-siap menarik nafas. Ada sanksi penyetopan sementara gaji yang kini mengintai.
Anda warga Jakarta pilih mana, penyerapan anggaran rendah namun layanan terhadap masyarakat tetap maksimal atau anggaran habis tak tersisa tapi dikorupsi?
Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap DPRD bisa membahas dalam tempo sesingkat-singkatnya tanpa melupakan aspek kehati-hatian dan ketelitian.