Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin melonjak. Partai koalisi-oposisi memberikan pendapat.
Ia mengatakan perubahan kriteria USTR tersebut hanya berlaku dalam aturan pengenaan CVD dan tidak berdampak pada status Indonesia sebagai negara berkembang.