Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid, menyoroti posisi WamenPAN-RB. Legislator Demokrat itu menegaskan alasan pengadaan WamenPAN-RB harus jelas agar tak politis.
Jaksa yang ada di KPK kini tidak wajib lagi jadi ASN. Sebab, Pasal 8 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2018 dianulir Mahkamah Agung (MA). Apa alasan MA?