detikNews

Hadar Gumay: Bawaslu Boleh Rekomendasi, Tapi Tak Harus KPU Ikuti

"Intinya mereka boleh memberikan rekomendasi. Tapi itu tidak selalu wajib kita ikuti, tidak otomatis"

Rabu, 05 Agu 2015 20:33 WIB

detikNews

Dapat Anggaran Besar, Kenapa Parpol Gagal Lahirkan Jagoan di Pilkada?

Seharusnya pendidikan politik semacam ini dilakukan oleh seluruh partai politik karena sudah mendapatkan anggaran.

Rabu, 05 Agu 2015 13:05 WIB

detikNews

Soal Sabotase Pilkada, Mendagri: Sanksinya Masyarakat yang Menilai Parpol

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyindir calon wakil walikota di Surabaya yang mundur meski telah mendaftar.

Rabu, 05 Agu 2015 12:01 WIB

detikNews

Ironi Sabotase Pilkada, Skenario Mematikan Calon Potensial

Ironi di sebuah negara demokrasi, saat sabotase pilkada dipakai untuk mengganjal calon potensial.

Rabu, 05 Agu 2015 11:25 WIB

detikNews

Jimly: Plt Kepala Daerah Ganggu Kinerja dan Rugikan Masyarakat

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyebut pemerintah belum memutuskan opsi untuk mencegah penundaan pilkada di 7 daerah karena hanya ada calon tunggal

Selasa, 04 Agu 2015 21:42 WIB

detikNews

KPU Jatim: Anggaran Pilkada di Surabaya, Pacitan, dan Blitar Sudah Cair

Pilkada di Surabaya, Pacitan, dan Blitar terancam ditunda. Padahal anggaran sudah dicairkan.

Selasa, 04 Agu 2015 19:36 WIB

detikNews

Bukankah Lebih Hemat Jika Calon Tunggal Langsung Dilantik, KPU?

Tak sedikit dari pasangan calon tunggal yang memang memiliki prestasi menonjol sehingga bisa saja langsung dilantik.

Selasa, 04 Agu 2015 16:51 WIB

detikNews

Menteri Yuddy Dukung Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mendukung opsi perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada serentak.

Selasa, 04 Agu 2015 16:18 WIB

detikNews

Ini Dampak Penundaan Pilkada di Tujuh Daerah

Dampak paling besar dari penundaan Pilkada di daerah adalah kinerja pemerintahan dan penerimaan masyarakat terhadap pelaksana tugas.

Selasa, 04 Agu 2015 15:32 WIB

detikNews

Perppu Mesti Diterbitkan Untuk Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

"Diperlukannya Perppu karena perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam sistem pemilihan yang adil adalah sesuatu yang sangat penting"

Selasa, 04 Agu 2015 15:10 WIB