KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) DKI rencanya diketok 20 Desember 2012 nanti. KUA PPAS berisi pendanaan kebijakan Jokowi-Ahok temasuk kampung deret.
Selain membahas soal Mass Rapid Transit (MRT), Gubernur Jakarta Jokowi dan sejumlah anggota DPRD yang hadir dalam afternoon tea juga membahas soal elevated bus. Jokowi mengaku belum nyambung dengan anggota DPRD dalam membahas hal itu.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengundang DPRD DKI dan beberapa unsur pemerintahan DKI untuk hadir di acara afternoon tea di rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Berbagai masalah DKI dibahas, termasuk masalah anggaran DKI.
Untuk lebih mempererat hubungan antar lembaga, Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengundang DPRD DKI dan beberapa unsur pemerintahan berbincang di rumah dinasnya Jl. Taman Suropati, Menteng.
Gaya kepemimpinan Jokowi dan Ahok mendapat sindiran dari pimpinan DPRD DKI Jakarta. Keduanya disarankan lebih fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD yang hingga saat ini belum disepakati.
DPRD DKI Jakarta menyatakan belum memperoleh kesepakatan dengan Gubernur DKI Jokowi, terkait alokasi anggaran pada program-program Jokowi. Akibatnya Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan oleh Jokowi hingga saat ini masih belum bisa disepakati.
Selain mengancam memboikot karena masih ditarik sewa stand Rp 4 miliar, Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola PRJ ke KPK jika pengelola PRJ tidak transparan. Ahok merasa dikadalin selama ini.
Jokowi memilih terus menatap masa depan dan fokus memberantas korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Bagi Jokowi, aduan korupsi Pemprov DKI di masa lalu bukan urusannya.