Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menegaskan evaluasi menteri adalah hak prerogatif Presiden. KPI akan digunakan untuk penilaian kinerja yang objektif dan adil.
Presiden Prabowo mengultimatum menteri akan diganti jika sudah diberi 3 kali peringatan. Golkar menyebut menteri-menteri dari partainya bekerja dengan baik.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengganti menteri yang tidak bertanggung jawab setelah tiga kali peringatan. Ia berkomitmen untuk kepentingan rakyat.