Akademisi menilai pilkada tidak langsung efisien dan stabil. Ini dapat mengurangi polarisasi sosial dan memperkuat peran partai politik dalam demokrasi.
Waka MPR Eddy Soeparno menilai pilkada yang dipilih DPRD tidak melanggar konstitusi. Ia mengusulkan opsi ini untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.
Sekjen PKS, M Kholid, ingin wacana pilkada dibahas secara jernih dan akademis terkait usul PDIP yang mendorong pilkada langsung dengan sistem e-voting.
Pakar Unair, Fahrul Muzaqqi, menilai perlunya evaluasi Pilkada langsung. Ia mendukung pemilihan langsung untuk Bupati/Wali Kota demi kualitas demokrasi.
Sekjen PKS M Kholid menegaskan belum mengambil sikap soal wacana pilkada oleh DPRD. Ia mendorong kajian mendalam untuk menentukan opsi terbaik bagi demokrasi.