detikEdu

Mengenal UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia

Sumber hukum tertinggi di Indonesia UUD 1945, yang dijadikan rujukan utama seluruh aturan di bawahnya. Lebih lanjut mengenai UUD 1945, cek di sini.

Senin, 07 Okt 2024 06:00 WIB

detikNews

Bamsoet Bicara 5 Arus Sikap Masyarakat soal Wacana Amendemen UUD

Bamsoet mengaku pihaknya menangkap aspirasi masyarakat terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Minggu, 18 Agu 2024 16:02 WIB

detikNews

Doli Kurnia Bicara Penyempurnaan Konstitusi, MK hingga MPR Diperkuat

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, bicara opsi penyempurnaan UUD 1945. Memperkuat lembaga MK, DPD, hingga MPR.

Jumat, 13 Jun 2025 12:15 WIB

detikNews

Wakil Ketua MPR ke Kepala Daerah: Harus Bekerja untuk Semua

Eddy Soeparno menitipkan amanat agar kepala daerah baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota untuk memenuhi hak-hak rakyat untuk lingkungan hidup yang sehat.

Jumat, 21 Feb 2025 11:47 WIB

detikEdu

Riwayat Istilah Orde Lama yang Dihapus Pemerintah dalam Penulisan Ulang Sejarah

Pemerintah tiadakan istilah Orde Lama dalam 10 jilid buku penulisan ulang sejarah Indonesia. Seperti apa sejarah istilah ini?

Jumat, 30 Mei 2025 13:00 WIB

detikNews

Istana Hormati MK Putuskan Pasal Pencemaran Nama Baik Tak Berlaku bagi Institusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal pencemaran nama baik tak berlaku untuk institusi pemerintah ataupun jabatan.

Rabu, 30 Apr 2025 10:28 WIB

detikNews

Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4: Isi Teks, Link Unduh dan Sejarah

Isi lengkap kalimat pembukaan UUD 1945 alinea 1 sampai 4. Meliputi link unduh naskah lengkap UDD 1945 yang asli dan sejarah singkat dibentuknya.

Jumat, 09 Agu 2024 20:53 WIB

detikNews

Indra-Raymond Perbaiki Gugatan Boleh Tak Beragama, Minta MK Khususkan KTP Aceh

Raymond-Indra, yang mengajukan gugatan agar dibolehkan tidak beragama, menyampaikan perbaikan permohonan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Senin, 04 Nov 2024 16:00 WIB

detikNews

Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Soroti Putusan MK soal Pemilu

Bamsoet menambahkan, putusan MK memang bersifat final, mengikat serta tidak bisa diganggu gugat. Namun pelaksanaannya tetap membutuhkan instrumen hukum.

Sabtu, 05 Jul 2025 20:26 WIB

detikNews

Polri Siap Adaptasi Putusan MK soal Larang Institusi Lapor Pencemaran Nama Baik

Polri memastikan siap beradaptasi dengan putusan MK yang mengecualikan isntitusi pemerintah hingga korporasi laporkan dugaan pencemaran nama baik pakai UU ITE.

Rabu, 30 Apr 2025 13:54 WIB