MK menghapus Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 yang awalnya mengatur ancaman pidana bagi penyebar hoax. Namun, dihapusnya pasal itu bukan berarti hoax diperbolehkan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin mengingatkan perubahan PT 4% jangan sampai ada suara rakyat yang terbuang milik partai-partai yang tak lolos.
Masih tersegregasinya program pendidikan antikorupsi di Indonesia mencerminkan belum terintegrasinya budaya perilaku antikorupsi ke tengah-tengah generasi muda.