Menteri PU Dody Hanggodo mengusulkan anggaran Rp 5 triliun untuk perbaikan jalan daerah, namun belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hardiyanto Kenneth meminta Dinas Dukcapil Jakarta untuk membuat skema yang baru selain operasi yustisi karena mengingat Jakarta merupakan kota yang terbuka.