detikNews Kemenkum HAM: Banyak Peraturan yang Melenceng dari Pancasila Di tingkat daerah, ada peraturan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak sesuai amanat Pancasila. Rabu, 16 Des 2015 10:50 WIB
detikNews Menkum HAM: Biasanya Reza Chalid Ada di Singapura, Bisa Dicari Kalau DPO Keberadaan Reza Chalid masih belum diketahui dan untuk kedua kalinya tak hadir di sidang MKD. Senin, 14 Des 2015 14:17 WIB
detikNews PP 92/2015 Dilansir, Korban Salah Tangkap Berhak Ganti Rugi Rp 600 Juta Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 Desember 2015. Jumat, 11 Des 2015 17:24 WIB
detikNews Dr Yenti: Alhamdulillah, Jokowi Merevisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Besarnya ganti kerugian korban salah tangkap yang meninggal dunia Rp 50 juta-Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta). Kamis, 10 Des 2015 13:29 WIB
detikNews Jokowi, Sri Warning dan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Naik 200 Kali Lipat Sri 13 bulan menghuni penjara tanpa dosa dan hanya diganti Rp 5 juta. Sayang, hingga kini, uang tersebut belum masuk ke kantong Sri. Kamis, 10 Des 2015 09:52 WIB
detikNews Menko PMK: Perbaikan Pelayanan Publik di Kemenkum Wujud Revolusi Mental Menko PMK Puan Maharani menyebut Kemenkum HAM berhasil laksanakan revolusi mental. Apa sebabnya? Rabu, 09 Des 2015 05:13 WIB
detikNews BKN Beri Penghargaan ke Kemenkum HAM yang Paling Konsisten Pakai Metode CAT Penghargaan diberikan karena Kemenkum HAM secara konsisten menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam rekrutmen pegawai dan penyesuaian pangkat. Selasa, 08 Des 2015 21:07 WIB
detikNews Kalau Tak Ada Masalah, Kenapa Reza Chalid Pergi ke Luar Negeri? Kalau memang tak ada masalah, kenapa Reza Chalid harus menghindar ke luar negeri? Selasa, 08 Des 2015 14:14 WIB
detikNews Segera Operasikan Rutan Teroris di Sentul, Menkum Koordinasi dengan BNPT Kementerian Hukum dan HAM berencana untuk mengoperasikan rumah tahanan khusus kasus terorisme milik BNPT di Sentul, Bogor. Senin, 07 Des 2015 12:06 WIB
detikNews 14 Orang Ditangkap, Notaris Diminta Lebih Jaga Kode Etik Yasonna menambahkan, untuk mendukung pelayanan publik yang prima, ia meminta para notaris mempertahankan kode etiknya. Senin, 07 Des 2015 11:29 WIB