detikFinance
3 Fakta Aturan Pesangon di Omnibus Law Cipta Kerja
Aturan pesangon salah satu alasan ditolaknya Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Jumat, 09 Okt 2020 20:00 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikFinance
3 Dampak Omnibus Law Cipta Kerja versi Analis Asing
Sejumlah lembaga pemeringkat asing memprediksi dampak yang ditimbulkan setelah Omnibus Law Cipta Kerja disahkan di DPR.
Jumat, 09 Okt 2020 19:00 WIB
detikFinance
9 Hoax Omnibus Law Cipta Kerja yang Ditangkis Jokowi
Jokowi menangkal hoax yang bermunculan terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Ini penjelasannya.
Jumat, 09 Okt 2020 18:50 WIB
detikFinance
Jokowi Janji Pungli Hilang Lewat Omnibus Law Cipta Kerja
Jokowi menjamin UU tersebut bisa menghilangkan pungutan liar (pungli) dengan menyederhanakan perizinan.
Jumat, 09 Okt 2020 18:23 WIB
detikFinance
Jokowi Buka-bukaan Alasan Bikin Omnibus Law Cipta Kerja
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi mengatakan pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja untuk menyediakan lapangan kerja.
Jumat, 09 Okt 2020 17:50 WIB
detikInet
Bukan Blokir Medsos, Kominfo Bersihkan Hoax Omnibus Law Cipta Kerja
Menkominfo Johnny G Plate menegaskan pihaknya tidak memblokir medsos. Yang dilakukan adalah membersihkan hoax UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Jumat, 09 Okt 2020 13:09 WIB
detikFinance
Buruh Tempuh Jalur Hukum Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Setelah melakukan serangkaian aksi demo, para buruh akan menempuh jalur hukum guna menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Jumat, 09 Okt 2020 11:44 WIB
detikFinance
Analis Asing Ramai-ramai Prediksi Dampak Omnibus Law Cipta Kerja
Sejumlah lembaga keuangan asing menganalisa dan memprediksi dampak dari pengesahan UU sapu jagat ini. Bagaimana ramalannya?
Jumat, 09 Okt 2020 11:05 WIB
detikFinance
Aturan Cuti Hamil dan Haid dalam Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah dan DPR RI menegaskan kehadiran UU Omnibus Law Cipta Kerja tak mengubah ketentuan cuti hamil, melahirkan, dan haid bagi para pekerja.
Jumat, 09 Okt 2020 07:45 WIB
detikNews
Omnibus Law yang Akan Diserahkan ke DPR Cipta Lapangan Kerja-Perpajakan
"Kalau itu diserahkan maka pemerintah akan memasukkan dua supres (surat presiden) tentang omnibus law," terang Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly
Kamis, 16 Jan 2020 19:55 WIB