detikInet Pemerintah Mau Buka Blokir Telegram, Asalkan… Pemerintah Indonesia membuka peluang kepada Telegram dapat dibuka pemblokirannya atau normalisasi. Apa syaratnya? Selasa, 18 Jul 2017 11:14 WIB
detikInet Begini Kronologis Lengkap Pemblokiran Telegram Bagaimana kronologis sebenarnya pemblokiran Telegram oleh Kominfo tersebut? Selasa, 18 Jul 2017 10:14 WIB
detikNews Menko Polhukam: Teroris Bisa Masuk ke Ormas dan Lembaga Pemerintah Menko Polhukam Wiranto mengingatkan bahaya teroris yang bisa menyusup ke berbagai elemen institusi, termasuk ormas dan lembaga pemerintahan. Selasa, 18 Jul 2017 00:14 WIB
detikNews Menko Polhukam dan BNPT Dukung WNI Terindikasi ISIS dibuat Stateless BNPT dan Kemenko Polhukam mendukung point wacana stateless di revisi UU antiterorisme. Senin, 17 Jul 2017 21:46 WIB
detikNews SMPN 3 Genteng Tolak Siswa, Menteri Anak: Itu Melanggar UUD 1945 Yenima Swandina Alfa sempat mendapat penolakan masuk ke SMPN 3 Genteng, Banyuwangi. Menteri PPPA mengatakan hal itu melanggar UUD 1945. Senin, 17 Jul 2017 21:37 WIB
detikNews Telegram Sarang Teroris, Menko Polhukam: Kita Ngeblok Aktivitas Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemblokiran laman Telegram di Indonesia untuk mengeblok potensi munculnya bahaya terorisme. Senin, 17 Jul 2017 21:06 WIB
detikNews Kasat Reskrim Berganti, Kombes Iqbal: Yang Baru Harus Lebih Kereng Jabatan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya berganti. AKBP Shinto Silitonga digantikan AKBP Leonard M Sinambela. Senin, 17 Jul 2017 17:49 WIB
detikInet Apa Benar Layanan Telegram Sangat Aman? Telegram mengaku punya sistem keamanan yang bisa menangkal aksi hacking untuk tujuan radikalisme. Tapi spekulasi yang beredar di dunia maya berkata sebaliknya. Senin, 17 Jul 2017 15:30 WIB
detikNews Komnas PA Harap Orang Tua Tanamkan Sikap Toleransi pada Anak Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengimbau orang tua memberikan perhatian kepada anak dengan menanamkan sikap toleran kepada sesama. Senin, 17 Jul 2017 15:16 WIB
detikInet Tak Kooperatif, Pemerintah Bisa Blokir Telegram Pihak yang tak mendukung komitmen pemerintah melawan terorisme harus disikapi dengan tegas, termasuk Telegram yang dianggap tak kooperatif. Senin, 17 Jul 2017 12:51 WIB