detikFinance

Pemerintah 'Kucing-kucingan' Susun Omnibus Law?

Benarkah pemerintah terkesan menutup-nutupi terkait substansi yang dibahas dalam RUU Omnibus Law?

Rabu, 22 Jan 2020 13:25 WIB

detikFinance

Susun Omnibus Law, Pemerintah Cuma Cabut Pasal yang Tumpang Tindih

Pemerintah hanya akan menghapus pasal-pasal yang tumpang tindih terkait penyusunan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law.

Rabu, 22 Jan 2020 13:39 WIB

detikNews

Demo Depan DPRD Sumut, Lalin Sekitar Lapangan Benteng Medan Macet

Kemacetan terjadi karena Jalan Imam Bonjol ditutup. "Tolak omnibus law atau RUU Cipta Lapangan Kerja," demikian tuntutan para buruh.

Kamis, 23 Jan 2020 13:26 WIB

detikNews

Baleg DPR: Pembahasan Omnibus Law Tenga Kerja Akan Libatkan Semua Stakeholder

Presiden KSPI Said Iqbal menilai pembahasan Omnibus Law dilakukann tertutup. Baleg DPR menegaskan pembahasan di DPR nantinya melibatkan semua pihak.

Senin, 27 Jan 2020 09:44 WIB

detikFinance

LPS Koperasi Harus Masuk UU 'Sapu Jagat'

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan RUU Omnibus Law atau 'Sapu Jagat' bisa segera rampung dan dibawa ke DPR untuk dibahas pada pekan kedua Januari 2020.

Rabu, 08 Jan 2020 11:33 WIB

detikInet

Soal Pajak Netflix, Menkominfo: Lewat Omnibus Law

Kominfo didesak tak hanya mengurusi soal pemblokiran konten negatif, tetapi memburu pajak Netflix. Ini jawaban Menkominfo.

Senin, 20 Jan 2020 07:41 WIB

detikNews

Mengejutkan! Omnibus Law RUU Cipta Kerja Hapus Pidana Monopoli Dagang

Proyek omnibus law yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja terus menuai kontroversi. Salah satunya sanksi monopoli dagang akan dihapus!

Selasa, 18 Feb 2020 11:37 WIB

detikFinance

Ada Omnibus Law, Netflix cs Pasti Bayar Pajak?

Dalam Omnibus Law, pemerintah membuat skema untuk menarik pajak dari transaksi digital lewat platform seperti Netflix, Google, Youtube, Spotify, dan lainnya.

Selasa, 18 Feb 2020 12:15 WIB

detikNews

Demokrat soal 'PP Bisa Ubah UU': Lucu, Kok Bisa Salah Ketik

Demokrat merasa lucu karena ada pernyataan 'salah ketik' dalam Omnibus Law dari Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Selasa, 18 Feb 2020 12:38 WIB

detikNews

Mahfud Md: Keliru dalam RUU Sudah Biasa, Nanti Diperbaiki

Dalam konteks RUU, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut kekeliruan dalam redaksional biasa terjadi.

Selasa, 18 Feb 2020 13:25 WIB