Rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) menuai polemik. Pj Gubernur DKI mengajak masyarakat memberikan masukan terkait ERP.
Pemprov DKI Jakarta berwacana menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) kepada pengguna sepeda motor. Sejumlah pemotor menolak.
DPRD DKI memandang selama ini pembahasan raperda terkait ERP terkesan terburu-buru dan menilai pengajuan penarikan aturan ERP bentuk ketidakprovesionalan.