detikNews

Beda dengan DPR, Menkum Tak Studi Banding ke Luar Negeri untuk Revisi PP 27

Tanpa studi banding ke luar negeri, PP 27/1983 pun akhirnya jadi dan penuh nuansa HAM keberpihakan kepada rakyat.

Rabu, 25 Nov 2015 12:59 WIB

detikNews

Menkum HAM Merasa Belum Perlu Libatkan TNI untuk Eksekusi Labora

Saat ini personel Polri di daerah sedang disibukkan dengan persiapan pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember nanti.

Rabu, 25 Nov 2015 12:15 WIB

detikNews

Harapan Baru Tukang Ojek Korban Salah Tangkap Pasca Revisi PP 27/1983

Aturan itu membawa angin segar bagi Hasan Basri, tukang ojek yang pernah jadi korban rekayasa hukum.

Rabu, 25 Nov 2015 11:34 WIB

detikNews

Masuk MKD, Henry Yosodiningrat Siap Tuntaskan Kasus Novanto

Fraksi PDIP memasukkan Henry Yosodiningkrat sebagai BKO (Bantuan Kendali Operasi) atau pengganti M Prakosa sebagai anggota MKD.

Rabu, 25 Nov 2015 11:29 WIB

detikNews

Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Naik 200 Kali Lipat, Aparat Harus Profesional

Diharapkan perubahan ini mampu membuat kinerja penyidik penegak hukum bekerja profesional.

Rabu, 25 Nov 2015 09:34 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Siapkan Kado untuk Rakyat Indonesia, Apa Itu?

Maksimal 14 hari uang ganti rugi harus cair sejak pengadilan pengaju mengajukan ke Kemenkeu.

Rabu, 25 Nov 2015 08:52 WIB

detikNews

Top! Negara Harus Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap Maksimal 14 Hari

PP 27/1983 telah berumur 32 tahun dan tidak pernah direvisi. Oleh Menteri Yasonna, cukup waktu dua jam untuk mengubahnya.

Rabu, 25 Nov 2015 08:17 WIB

detikNews

Revolusi Sunyi Yasonna Laoly

Tidak sampai dua jam, Menkum HAM Yasonna Laoly akhirnya mengubah PP 27/1983 tentang ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat.

Rabu, 25 Nov 2015 07:16 WIB

detikNews

Usai Pilkada Serentak, Labora Sitorus akan Dipindah ke LP Cipinang

Menkum HAM, Yasonna Laoly memastikan penahanan terpidana Labora Sitorus akan dipindah dari LP Sorong ke LP Cipinang, Jakarta Timur.

Selasa, 24 Nov 2015 20:35 WIB

detikNews

Menkum HAM Janjikan SK Kepengurusan Baru Golkar dan PPP Setelah Pilkada

Menkum HAM Yasonna Laoly berjanji menerbitkan SK untuk Golkar dan PPP setelah Pilkada Serentak 9 Desember 2015.

Selasa, 24 Nov 2015 17:42 WIB