detikNews Golkar Memasuki Hari-hari Gelap Di saat semua orang menyambut tahun baru 2016 dengan semangat baru, Partai Golkar justru memasuki masa kegelapan. Senin, 04 Jan 2016 09:22 WIB
detikNews Yorrys Ungkap Rencana Kubu Ical Dapatkan SK Menkum HAM Politikus senior Golkar Yorrys Raweyai mengungkap rencana kubu Ical untuk mendapatkan SK kepengurusan dari Kemenkum HAM. Sabtu, 02 Jan 2016 15:59 WIB
detikNews Kubu Ical Pegang Putusan Pengadilan, Kubu Agung: Itu Main Catur Sendiri Golkar kubu Aburizal Bakrie mengklaim sebagai DPP yang sah karena mengantongi putusan pengadilan Jakarta Utara. Apa tanggapan kubu Agung? Sabtu, 02 Jan 2016 15:03 WIB
detikNews Tak Kantongi SK Menkum HAM, Pemenang Pilkada Golkar Rentan Digugat Partai Golkar sejak 1 Januari 2016 tak memiliki dasar hukum sebagai partai politik yang sah diakui negara. Masalah legalitas ini berbuntut panjang. Sabtu, 02 Jan 2016 12:29 WIB
detikNews Kubu Agung Sebut Golkar Tak Punya Fraksi, Kubu Ical: Makin Gila! Kubu Agung Laksono berpandangan Golkar tak punya fraksi karena tak ada kepengurusan yang memegang SK Menkum HAM. Sabtu, 02 Jan 2016 11:09 WIB
detikNews Kantor DPP Golkar yang Gelap dan Sepi Setelah SK Kepengurusan Dicabut Kantor DPP Golkar menjadi sepi dan gelap seolah tak bertuan setelah SK kepengurusan dicabut. Sabtu, 02 Jan 2016 10:13 WIB
detikNews JK Minta DPP Golkar Munas Riau Diperpanjang, Kubu Agung Tak Setuju "Memperpanjang kepengurusan Riau itu keliru," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian. Jumat, 01 Jan 2016 18:27 WIB
detikNews Golkar Tanpa Kepengurusan, Kubu Agung: Mahkamah Partai yang Kendalikan Mahkamah partai diminta segera bersidang untuk menentukan nasib partai berlambang beringin itu. Jumat, 01 Jan 2016 18:09 WIB
detikNews Mengapa Menkum HAM Tak Terbitkan SK untuk Golkar Kubu Ical? Menkum HAM mencabut SK Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, tapi tak menerbitkan SK untuk kubu Ical. Padahal kubu Ical sudah pernah meminta SK. Jumat, 01 Jan 2016 15:29 WIB
detikNews Kubu Ical: Tak Ada Kekosongan Kepengurusan di Golkar Pengurus Golkar hasil Munas Bali belum mendapat SK pengesahan dari Menkum HAM, namun menegaskan bahwa tidak ada kekosongan kekuasaan. Jumat, 01 Jan 2016 12:59 WIB