Langkah ini dilakukan pihaknya sebagai upaya menciptakan ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling terintegrasi dan terpadu antara pusat dan daerah.
UU Ciptaker khususnya yang berkaitan LHK akan disosialisasikan secara berkala, diikuti oleh seluruh pejabat eselon KLHK sampai staf di seluruh Indonesia.
"PPP menghormati fatsun politik dan PPP lebih memilih untuk fokus konsolidasi internal menyongsong Pemilu 2024 dibanding bicara pilpres," kata Achmad Baidowi.