PSI diterpa huru-hara pemecatan kadernya, Viani Limardi, dari partai dan anggota DPRD DKI Jakarta. Pemecatan Viani oleh PSI mirip kasus Fahri Hamzah vs PKS.
Langkah berupa kebijakan tanggap COVID-19 tersebut, bertujuan membangun kembali kondisi positif dan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja
Pemprov menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan. PDIP Minta anggaran itu untuk bangun rusunawa, bukan DP Rp 0.
Kejadian penghalang-halangan ini menjadi atensi DPR hingga DPRD DKI yang meminta siapapun tak menghalang-halangi petugas kesehatan melakukan kontak tracing.