Ia mengatakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dilakukan oleh panitia kerja (Panja) secara intensif dengan tetap menggunakan prinsip musyawarah.
Sejumlah wakil rakyat mengeluhkan ketiadaan naskah omnibus law UU Ciptaker dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober. Ini kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan omnibus law UU Cipta Kerja telah melalui proses pembahasan panjang sebelum disahkan. Ada 88 kali rapat kerja.
Di dalam draf final UU Cipta Kerja, ada pasal tambahan soal denda untuk pengusaha dan buruh lalai. Perubahan itu dimuat dalam draf usai tanggal pengesahan UU.
Terdapat perbedaan jumlah ayat dalam Pasal 79 UU draf Cipta Kerja 905 halaman dengan 1.035 halaman. Begini penjelasan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas.