detikNews

Ketua Muda MA Sesalkan Mahfud MD & Ketua BPK

MA menyesalkan Mahfud MD yang menyatakan pernah mengambil salinan putusan di MA dan dikenai biaya. Pernyataan Ketua BPK Anwar Nasution soal pungutan liar juga disesalkan.

Selasa, 15 Agu 2006 14:43 WIB

suratBuncit

Butet Kartaredjasa di Ponsel Anda

Hayooo....sudah download truetone Butet Kartaredjasa belum? Bila belum, ayo jangan sampai ketinggalan! Kagetkan kolega di sekitar Anda dengan ringtone unik nan lucu ini. Katimbang daripada saudara saya gebug!

Jumat, 30 Jun 2006 12:35 WIB

detikNews

PSB SLTA DKI Di-SMS-kan, Tarif Belum Ditentukan

Pengumuman penerimaan siswa baru (PSB) tingkat SLTA di DKI Jakarta salah satunya akan menggunakan SMS. Namun hingga kini biayanya belum dipastikan.

Rabu, 28 Jun 2006 14:36 WIB

detikNews

MA: Buku Pedoman Perilaku Hakim Hanya Sementara

Dicecar kecaman dan protes, MA bak mencari aman soal buku "Pedoman Perilaku Hakim". Buku pedoman itu kini dinyatakan hanya bersifat sementara.

Jumat, 23 Jun 2006 19:37 WIB

detikNews

'Hakim Boleh Cari Popularitas' Salah Ketik

Hakim diperbolehkan cari popularitas. Protes dan kecaman pun bermunculan. Eh... MA langsung menangkis. Jurusnya: salah ketik!

Jumat, 23 Jun 2006 18:20 WIB

detikNews

30 Mahasiswa Sultra Cuap-cuap di Kejagung

30 MAK Sultra mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka mendesak pengusutan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan mutu pendidikan SLTP dilanjutkan.

Jumat, 23 Jun 2006 10:58 WIB

detikInet

TKI di Malaysia Bisa Ngadu via SMS

TKI bermasalah kini bisa sedikit bernafas lega. Untuk melaporkan masalah mereka ke KBRI cukup dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor 33044.

Senin, 19 Jun 2006 13:40 WIB

detikNews

KBRI Malaysia Buka Pengaduan TKI Lewat SMS 33044

TKI bermasalah kini boleh bernafas lega. Sebab mereka bisa melaporkan masalah mereka dengan mengirim SMS ke nomor 33044 dengan tarif RM 50 sen.

Senin, 19 Jun 2006 12:55 WIB

detikNews

Pemkot Palembang 'Pasang Tarif' Rp 1.000 Buat Pengkritik

Pemkot Palembang membuka layanan SMS bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya. Setiap SMS akan dikenakan tarif Rp 1.000.

Kamis, 15 Jun 2006 00:29 WIB

detikNews

SKP3 Soeharto Batal Demi Hukum

Penerbitan SKP3 mantan Presiden Soeharto dinilai salah prosedur karena memuat dasar hukum yang salah. SKP3 harus dibatalkan demi hukum.

Jumat, 09 Jun 2006 13:28 WIB