detikNews

Ditunggu Baleg di DPR, Pimpinan Komisi I Ternyata ke Bali

Peristiwa lucu terjadi di Baleg DPR, ketika akan mengesahkan RUU tentang Industri Pertahanan dan Kemanan usulan dari Komisi I, Rabu (16/11). Ketua Baleg dan wakilnya telah hadir di ruang Baleg bersama beberapa anggota Baleg lainnya. Mereka hanya menunggu pimpinan Komisi I. Ternyata, pemimpin Komisi I sedang ke Bali.

Rabu, 16 Nov 2011 19:02 WIB

detikNews

Eva Sundari: Banyak UU Dibatalkan MK Tak Semata-mata Salah DPR

Banyaknya undang-undang yang dibatalkan MK tidak semata-mata kesalahan DPR. Harus ditelusuri penyebab-penyebabnya di hulu. Apalagi, finalisasi UU melibatkan pemerintah dan DPR sekaligus.

Rabu, 16 Nov 2011 14:06 WIB

detikNews

Panggilan ke Bos Media Terkait Kampanye Parpol Dinilai Salah Alamat

Pemanggilan bos media dinilai salah alamat karena seharusnya DPR memanggil lembaga yang berwenang dalam regulasi seperti Kemenkominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Kamis, 10 Nov 2011 05:02 WIB

detikNews

Bos Media Akan Diundang Bahas Aturan Kampanye Parpol

Terjunnya beberapa bos media ke ranah politik mengkhawatirkan kalangan Senayan. Pansus revisi UU Pemilu berencana memanggil bos media dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR.

Rabu, 09 Nov 2011 18:05 WIB

detikNews

Jika Partai Besar Ngotot PT 4 Persen, Poros Tengah Ancam Boikot

Partai kecil dan menengah anggota poros tengah akan mengambil sikap tegas menghadapi arogansi partai besar. Pilihannya adalah PT yang lebih moderat, atau boikot pembahasan Revisi UU Pemilu.

Rabu, 09 Nov 2011 10:13 WIB

detikNews

Akbar Faizal Sebut Koalisi Penyelamat Demokrasi Bela PT 2,5%

Beda politisi, beda lagi sebutannya terhadap koalisi parpol yang memperjuangan ambang batas parlemen. Anggota Komisi II DPR asal Partai Hanura, Akbar Faizal, mengatakan koalisi ini bernama Koalisi Penyelamat Demokrasi yang memperjuangkan PT 2,5 persen.

Selasa, 01 Nov 2011 15:54 WIB

detikNews

Pemerintah Usulkan PT 4 %, PDIP Tetap 5 %

Pemerintah resmi mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) untuk pemilu legislatif 2014 mendatang sebesar 4 persen. Namun PDIP tetap menghendaki PT sebesar 5 persen.

Kamis, 27 Okt 2011 11:13 WIB

detikFinance

Kadin: DPR Konyol Wajibkan Label Halal

Aturan wajib label halal yang bakal diketok DPR dalam RUU Jaminan Produk Halal (JPH) ditolak pengusaha. Ini bakal piicu pemalsuan label halal dan tak efektif.

Jumat, 21 Okt 2011 14:30 WIB

detikFinance

Pelaku Industri Tetap Tolak Wajib Sertifikasi Halal

Berkali-kali Kadin bersama beberapa asosiasi menolak keras Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) terkait kewajiban sertifikasi halal.

Jumat, 21 Okt 2011 11:45 WIB

detikFinance

Revisi UU Jalan Atur Detil Standar Layanan Tol

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol secara detil akan diatur dalam draft revisi RUU Jalan yang akan segera disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

Selasa, 18 Okt 2011 16:27 WIB